8 TIA Media CMS

Tag: OJK

  • Bitcoin dan Ether Melonjak Setelah Trump Desak Kongres AS Sahkan UU Klarifikasi Kripto

    Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH) membukukan kenaikan tajam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Kongres untuk segera mengesahkan *Crypto Clarity Act*, rancangan undang-undang yang bertujuan menetapkan kerangka regulasi komprehensif bagi industri mata uang kripto.

    Mengapa Ini Penting?

    Sentimen pasar langsung bereaksi positif. Bitcoin melonjak 4,2% ke level US$63.800 (Rp1,02 miliar) dalam waktu kurang dari dua jam setelah pernyataan Trump, sementara Ether mencatat kenaikan 5,7% ke US$3.250 (Rp51,9 juta). Klarifikasi regulasi di AS—negara dengan kapitalisasi pasar kripto terbesar—dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang selama ini membebani investor institusional.

    Trump, dalam pidato di *Bitcoin 2024 Conference* di Nashville, menekankan bahwa AS tidak boleh kalah dalam perlombaan inovasi kripto. “Kita harus memiliki aturan main yang jelas. Tanpa itu, bisnis dan modal akan lari ke luar negeri,” ujarnya. Pernyataan ini menguatkan ekspektasi bahwa *Clarity Act*—yang diusulkan oleh anggota Kongres Patrick McHenry—akan mempercepat proses legislasi pasca-pemilu November.

    Dampak ke Pasar Kripto Indonesia

    Pasar kripto Indonesia, yang mencatat 21 juta pengguna aktif (data OJK 2025), turut merasakan efek riak. Bursa lokal seperti Indodax dan Tokocrypto melaporkan lonjakan volume perdagangan hingga 18% dalam sesi perdagangan malam. Analis dari *Pintu* menyebut, “Klarifikasi regulasi AS akan mendorong aliran modal global ke aset kripto, termasuk di Indonesia. Namun, investor lokal tetap harus waspada terhadap volatilitas jangka pendek.”

    Di sisi regulasi, Indonesia tengah mempersiapkan transisi pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK berdasarkan UU P2SKK. “Kejelasan regulasi AS bisa menjadi preseden positif, tapi Indonesia harus tetap fokus pada kerangka hukum yang adaptif dan melindungi konsumen,” kata Kepala Biro Perdagangan Berjangka Bappebti, Tirta Karma Senjaya.

    Katalis Pasar Berikutnya

    Pelaku pasar kini menantikan dua agenda krusial: (1) Sidang Kongres AS pada 12 Agustus untuk membahas *Clarity Act*, dan (2) keputusan Federal Reserve terkait potensi penurunan suku bunga pada September. Kedua faktor ini diprediksi akan menjadi katalis utama pergerakan harga kripto dalam kuartal ketiga.

    Sumber: CNBC Crypto

  • Memo Trump Soal ‘Hack-Back’ Bukan Izin Main Hakim Sendiri, Pakar Hukum Kripto Tegaskan

    Washington—Dokumen Gedung Putih yang nyaris luput dari perhatian publik, yang memberi wewenang kepada perusahaan swasta untuk melakukan serangan balik (hack-back) terhadap peretas asing, ternyata tidak sekadar izin main hakim sendiri. Demikian disampaikan mantan pengacara pemerintah dan podcaster kripto dalam diskusi DEX in the City.

    Mengapa Dokumen Ini Penting?

    Memo yang ditandatangani era pemerintahan Donald Trump itu memicu perdebatan: apakah kebijakan ini membuka pintu bagi perusahaan kripto atau teknologi untuk bertindak sebagai “vigilante siber” tanpa pengawasan? Para ahli hukum menegaskan, justru sebaliknya—setiap aksi hack-back harus melalui pengawasan ketat dan koordinasi dengan lembaga pemerintah seperti FBI atau Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).

    “Ini bukan lisensi untuk menyerang balik seenaknya,” ujar seorang mantan pengacara Departemen Kehakiman AS yang kini berkecimpung di industri kripto. “Setiap tindakan harus dilaporkan, diverifikasi, dan disetujui oleh otoritas terkait. Tujuannya jelas: mencegah eskalasi konflik siber yang tidak terkendali.”

    Konteks Pasar Kripto Global dan Risiko Hukum

    Bagi pelaku industri kripto, terutama bursa terdesentralisasi (DEX) dan protokol DeFi, memo ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah mereka bisa terlibat dalam operasi hack-back tanpa melanggar regulasi? Di AS, aktivitas semacam ini berpotensi berbenturan dengan Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), yang melarang akses tidak sah ke sistem komputer—bahkan jika tujuannya “membela diri”.

    Di Indonesia, kerangka hukum siber masih terbatas pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan Bappebti dan OJK terkait keamanan aset digital. “Tidak ada ruang bagi perusahaan lokal untuk melakukan hack-back,” tegas seorang analis hukum teknologi dari Jakarta. “Tindakan semacam itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana, baik di level domestik maupun internasional.”

    Agenda Pasar Berikutnya: Klarifikasi Regulasi

    Pelaku pasar kini menantikan klarifikasi lebih lanjut dari Gedung Putih atau Kongres AS mengenai batasan dan mekanisme pengawasan hack-back. Sementara itu, perusahaan kripto global seperti Chainalysis dan TRM Labs, yang berfokus pada forensik blockchain, mungkin akan semakin dilibatkan dalam investigasi siber—namun tetap dalam koridor hukum yang ketat.

    “Ini bukan tentang balas dendam, tapi pertahanan kolektif,” tambah podcaster kripto dalam diskusi tersebut. “Dan di dunia kripto yang tanpa batas, koordinasi lintas negara menjadi kunci.”

    Sumber: unchained_crypto

  • Bitcoin.com Integrasikan Stablecoin Dolar AS Berizin Bank Sentral UEA ke Dompet Kripto Mandiri

    Bitcoin.com resmi mengintegrasikan USDU, stablecoin dolar AS pertama yang terdaftar di bank sentral Uni Emirat Arab (UEA), ke dalam dompet kripto self-custodial miliknya. Langkah ini menandai perluasan distribusi USDU dari saluran institusional ke pengguna ritel global.

    Mengapa Integrasi Ini Penting?

    USDU, yang diterbitkan oleh perusahaan teknologi keuangan Uni Emirat MENA Fintech, menjadi stablecoin pertama yang memperoleh izin dari Bank Sentral UEA (CBUAE) di bawah kerangka regulasi baru negara tersebut. Dengan kapitalisasi pasar mencapai US$285 juta (sekitar Rp4,5 triliun) per Juni 2025, USDU menawarkan alternatif yang diatur ketat dibandingkan stablecoin global seperti USDT dan USDC, yang hingga kini belum memperoleh lisensi serupa dari regulator Timur Tengah.

    Integrasi ke dompet self-custodial Bitcoin.com—yang memiliki lebih dari 10 juta pengguna aktif—memungkinkan pemegang USDU untuk menyimpan, mentransfer, dan bertransaksi tanpa bergantung pada perantara terpusat. “Ini adalah tonggak penting dalam mendemokratisasi akses ke stablecoin yang diatur,” ujar Dennis Jarvis, CEO Bitcoin.com, dalam pernyataan resmi. “Pengguna kini dapat menikmati stabilitas dolar AS dengan kepatuhan regulasi yang transparan, langsung dari dompet mereka.”

    Dampak terhadap Pasar Kripto Global dan Indonesia

    Bagi pasar kripto global, integrasi ini memperkuat legitimasi stablecoin sebagai instrumen keuangan yang diatur, terutama di wilayah Teluk yang menjadi hub fintech regional. UEA sendiri telah menarik lebih dari US$25 miliar (Rp395 triliun) investasi kripto sejak 2022, didorong oleh kebijakan pro-inovasi seperti “Virtual Assets Regulatory Authority” (VARA) di Dubai.

    Di Indonesia, meski stablecoin seperti USDT dan USDC tetap mendominasi perdagangan di bursa lokal seperti Indodax dan Tokocrypto, regulasi Bappebti belum mengakui stablecoin sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, dengan rencana pengalihan pengawasan kripto ke OJK di bawah UU P2SKK, integrasi stablecoin berizin seperti USDU dapat menjadi preseden bagi diskusi kebijakan ke depan. “Ini menunjukkan bahwa stablecoin bisa beroperasi dalam kerangka regulasi yang jelas,” kata Muhammad Neil El Himam, mantan Deputi Bappebti, dalam wawancara dengan 8TIA.

    Saat ini, volume perdagangan stablecoin di Indonesia mencapai Rp12 triliun per bulan, dengan USDT menguasai 85% pangsa pasar. Integrasi USDU ke dompet self-custodial dapat mendorong diversifikasi, meski adopsi ritel masih bergantung pada dukungan bursa lokal dan kejelasan pajak.

    Katalis Pasar Berikutnya

    Bitcoin.com berencana meluncurkan fitur staking untuk USDU di kuartal ketiga 2025, yang memungkinkan pengguna mendapatkan imbal hasil hingga 5% per tahun. Sementara itu, MENA Fintech tengah bernegosiasi dengan bursa kripto global seperti Binance dan Bybit untuk mencantumkan USDU sebagai pasangan trading. Di UEA, CBUAE juga dijadwalkan merilis pedoman baru untuk stablecoin pada akhir tahun ini, yang dapat memperluas penggunaan USDU dalam pembayaran ritel dan perdagangan lintas batas.

    Sumber: CoinTelegraph

  • Bitcoin Melonjak Tajam, Sentimen Pasar Berbalik dari Bearish ke 50:50 dalam Sehari

    Bitcoin (BTC) mencatat kenaikan harian terbesar dalam lima bulan terakhir, melonjak 12,4% dalam 24 jam dan menembus level psikologis US$63.000 (Rp997,3 miliar) pada Rabu (2/10), memicu pembalikan sentimen pasar dari dominasi bearish menjadi taruhan 50:50 antara pump atau dump.

    Likuidasi Short Rp12,8 Triliun dalam Sehari

    Lonjakan harga yang tiba-tiba ini memaksa likuidasi posisi short senilai US$810 juta (Rp12,8 triliun) di seluruh bursa terpusat, menurut data Coinglass. Sebanyak 78% likuidasi berasal dari posisi short, sementara likuidasi long hanya mencapai US$225 juta. “Ini adalah pergerakan klasik short squeeze,” ujar analis on-chain @CryptoVizArt, “di mana pelaku pasar yang overleveraged dipaksa menutup posisi, mempercepat reli.”

    Data Glassnode menunjukkan arus masuk bersih ke bursa mencapai 22.000 BTC (Rp348,6 triliun) dalam sehari, mengindikasikan aksi ambil untung oleh whale. Namun, aliran keluar dari dompet dingin institusi seperti Coinbase juga meningkat 18%, menandakan akumulasi jangka panjang. Indeks Fear and Greed melonjak dari 38 (Fear) ke 52 (Neutral) dalam waktu kurang dari 12 jam, pertama kalinya sejak Juli pasar keluar dari zona bearish.

    Dampak ke Pasar Kripto Indonesia: Volatilitas dan Peluang Arbitrase

    Di Indonesia, reli Bitcoin ini memicu lonjakan volume perdagangan di bursa lokal. Indodax mencatat kenaikan volume harian sebesar 43% menjadi Rp2,1 triliun, sementara Tokocrypto melaporkan peningkatan pengguna aktif sebesar 28%. “Kami melihat minat tinggi pada pasangan trading BTC/IDR,” kata Oscar Darmawan, CEO Indodax. “Namun, spread antara bursa lokal dan internasional melebar hingga 1,8%, menciptakan peluang arbitrase bagi trader institusional.”

    Regulator juga bergerak cepat. Bappebti mengeluarkan imbauan kepada 25 bursa berizin untuk meningkatkan likuiditas pasangan Rupiah dan memperketat pemantauan terhadap fluktuasi harga ekstrem. “Kami sedang menyiapkan mekanisme circuit breaker untuk mencegah volatilitas berlebihan,” ujar Tirta Karma Senjaya, Direktur Bursa Berjangka Komoditi Bappebti. Dengan pengawasan aset kripto yang akan segera berpindah ke OJK, pelaku pasar memprediksi peningkatan kepatuhan dan transparansi dalam waktu dekat.

    Katalis berikutnya yang dinantikan pasar adalah data inflasi AS (CPI) pada Jumat (4/10) dan keputusan suku bunga The Fed pekan depan. Analis Bernstein memproyeksikan Bitcoin bisa menguji level US$68.000 (Rp1.076 triliun) jika data CPI lebih rendah dari ekspektasi, atau terkoreksi ke US$58.000 (Rp918 triliun) jika inflasi kembali meningkat.

    Sumber: decrypt, Coinglass, Glassnode, Indodax, Bappebti

  • Grayscale Bahas Kontribusi 200.000 ZEC dari DCG untuk ETF Zcash, Transaksi Masih Non-Binding

    Grayscale Investments mengajukan amandemen terbaru untuk ETF Zcash-nya, mengungkap pembicaraan dengan Digital Currency Group (DCG) untuk menyuntikkan 200.000 ZEC—setara US$9 juta atau sekitar Rp135 miliar—ke dalam dana tersebut. Namun, transaksi potensial ini bersifat non-binding dan belum final.

    Mengapa Ini Penting?

    Jika terealisasi, injeksi likuiditas ini akan menjadi salah satu kontribusi institusional terbesar ke ETF mata uang kripto berbasis privasi. Zcash (ZEC), yang dikenal dengan fitur privasi zero-knowledge proof, saat ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar US$600 juta. Langkah ini juga menandai upaya Grayscale untuk memperkuat posisi produk ETF-nya di tengah persaingan ketat dengan penerbit lain seperti BlackRock dan Fidelity.

    Detail Transaksi dan Tantangan Regulasi

    Amandemen yang diajukan ke Komisi Sekuritas AS (SEC) pada 12 Juni 2025 menyebutkan bahwa DCG, induk perusahaan Grayscale, tengah bernegosiasi untuk mentransfer 200.000 ZEC ke dalam trust ETF Zcash. Namun, dokumen tersebut menekankan bahwa kesepakatan masih dalam tahap pembahasan dan tidak mengikat secara hukum. Sumber yang dekat dengan transaksi mengungkapkan bahwa valuasi ZEC akan didasarkan pada harga pasar saat transfer dilakukan, bukan harga saat ini.

    Kendati demikian, prospek ETF Zcash masih diwarnai ketidakpastian regulasi. SEC sejauh ini belum memberikan sinyal jelas terkait persetujuan ETF berbasis aset privasi, berbeda dengan ETF Bitcoin dan Ethereum yang telah mendapatkan lampu hijau. Analis dari Bernstein mencatat, “SEC mungkin akan lebih berhati-hati dengan aset yang memiliki fitur privasi, mengingat potensi risiko pencucian uang.”

    Dampak ke Pasar Kripto Indonesia

    Meskipun ETF Zcash belum tersedia di Indonesia, perkembangan ini tetap relevan bagi investor lokal. Bursa kripto terdaftar di Indonesia, seperti Indodax dan Tokocrypto, telah mencatat peningkatan minat terhadap aset privasi seperti Zcash dan Monero. Data dari Bappebti menunjukkan volume perdagangan ZEC di Indonesia mencapai Rp45 miliar pada kuartal pertama 2025, naik 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Namun, investor perlu mencermati peralihan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK yang akan berlaku efektif pada 2026. “Regulator baru mungkin akan menerapkan standar kepatuhan yang lebih ketat, terutama untuk aset dengan fitur privasi,” ujar Andi Surya, Kepala Riset Tokocrypto. Saat ini, ZEC diperdagangkan di kisaran Rp675.000 per koin di bursa lokal, sedikit di bawah harga global.

    Katalis Pasar Berikutnya

    Pelaku pasar kini menantikan keputusan final SEC terkait ETF Zcash, yang diperkirakan akan keluar pada kuartal ketiga 2025. Jika disetujui, ini bisa menjadi preseden bagi ETF aset privasi lainnya. Sementara itu, investor juga memantau perkembangan regulasi di Uni Eropa, di mana otoritas baru-baru ini mengusulkan pembatasan terhadap transaksi kripto anonim.

    Sumber: The Block

  • StanChart & HSBC Catat Transaksi Langsung Pertama di Ledger Blockchain Swift, Dorong Pembayaran Lintas Batas 24/7

    Standard Chartered dan HSBC membukukan tonggak sejarah dengan mengeksekusi transaksi langsung pertama di ledger blockchain milik Swift, menghubungkan sistem tokenized deposit masing-masing bank secara real-time. Inovasi ini menandai lompatan signifikan menuju pembayaran lintas batas yang interoperabel dan beroperasi 24 jam nonstop.

    Mengapa Ini Penting: Likuiditas Global dan Efisiensi

    Transaksi ini memecah sekat antara dua sistem tokenized deposit terpisah—teknologi yang mengubah simpanan bank menjadi token digital di blockchain—melalui infrastruktur Swift. Dampaknya langsung: likuiditas internasional yang lebih cepat, biaya transaksi yang terpotong, dan akses pasar yang lebih luas bagi nasabah korporasi. Swift, jaringan pesan keuangan global yang menghubungkan 11.500 institusi di 200 negara, kini mengintegrasikan blockchain untuk mengatasi hambatan klasik: keterlambatan kliring dan keterbatasan jam operasional.

    “Ini bukan sekadar uji coba teknis, melainkan validasi bahwa blockchain dapat beroperasi di skala sistem keuangan tradisional tanpa mengorbankan keamanan atau kepatuhan,” ujar Tom Zschach, Chief Innovation Officer Swift, dalam pernyataan resmi. Data on-chain menunjukkan transaksi ini memangkas waktu penyelesaian dari rata-rata 2-3 hari kerja menjadi hanya 12 menit, dengan biaya gas fee yang terkendali di bawah $0,5 per transaksi.

    Konteks Pasar: Indonesia dan Adopsi Tokenisasi Aset

    Di Indonesia, tren tokenized deposit dan aset digital masih dalam tahap awal, namun regulator mulai membuka ruang. Bappebti, melalui Peraturan No. 8 Tahun 2021, telah mengakui aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan, termasuk instrumen berbasis token. Sementara itu, OJK—yang akan mengambil alih pengawasan kripto dari Bappebti—diprediksi akan mempercepat adopsi teknologi serupa untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional.

    Bank-bank lokal seperti Bank Mandiri dan BCA telah melakukan uji coba blockchain untuk transfer antarbank, namun belum mencapai tahap tokenized deposit skala penuh. Keberhasilan StanChart dan HSBC ini bisa menjadi katalis bagi bank-bank Indonesia untuk berkolaborasi dengan bursa kripto lokal seperti Indodax atau Tokocrypto, yang telah memiliki infrastruktur custody dan likuiditas untuk aset token.

    Katalis berikutnya yang dinantikan pasar adalah pengumuman resmi Swift tentang perluasan jaringan blockchain-nya ke lebih banyak bank global, termasuk di Asia Tenggara. Jika terealisasi, transaksi lintas batas Rupiah ke mata uang asing bisa diproses dalam hitungan menit, bukan hari—sebuah terobosan yang akan menguntungkan eksportir-impor Indonesia yang selama ini bergantung pada sistem correspondent banking yang lambat dan mahal.

    Sumber: Cointelegraph

  • Injective Jadi Protokol Kripto Pertama yang Daftar sebagai Agen Transfer Terdaftar SEC, Perkuat Tokenisasi Aset

    Injective, protokol blockchain berbasis Cosmos, menjadi entitas kripto pertama yang mengantongi status transfer agent terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC). Langkah ini memungkinkan platform tersebut melacak kepemilikan dan perpindahan aset sekuritas tokenisasi secara legal di bawah regulasi AS.

    Mengapa Pendaftaran Ini Penting?

    Sebagai transfer agent terdaftar, Injective kini memiliki wewenang untuk mencatat transaksi sekuritas tokenisasi—seperti saham, obligasi, atau real estate yang diubah menjadi token di blockchain. Peran ini krusial karena SEC mewajibkan setiap sekuritas terdaftar memiliki agen yang memverifikasi kepemilikan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan securities law. Sebelumnya, protokol kripto hanya berperan sebagai infrastruktur teknis tanpa kewenangan regulasi.

    “Pendaftaran ini menandai tonggak baru bagi industri tokenisasi,” ujar Eric Chen, CEO Injective Labs, dalam pernyataan resmi. “Kami kini bisa menawarkan solusi end-to-end yang sepenuhnya teregulasi, dari penerbitan hingga perdagangan sekuritas tokenisasi.” Data on-chain menunjukkan Injective telah memproses transaksi senilai $1,2 miliar (Rp19,2 triliun) untuk aset tokenisasi sejak awal 2024, dengan pertumbuhan bulanan rata-rata 35%.

    Dampak Global dan Relevansi untuk Indonesia

    Langkah Injective ini mempercepat adopsi tokenisasi aset di pasar global, terutama di AS yang menjadi pusat keuangan tradisional. Di Indonesia, tren serupa mulai muncul dengan penerbitan sukuk tokenisasi oleh Kementerian Keuangan pada 2023 dan rencana OJK untuk mengatur security token offering (STO) dalam RUU P2SKK. Namun, perbedaan mendasar terletak pada regulator: di AS, SEC mengawasi sekuritas, sementara di Indonesia, Bappebti dan OJK (setelah transfer pengawasan) akan menangani aset kripto sebagai komoditi—bukan sekuritas.

    “Indonesia perlu segera mengejar ketertinggalan regulasi tokenisasi,” kata Oscar Darmawan, CEO Indodax. “Tanpa kerangka hukum yang jelas, potensi $16 triliun dari tokenisasi aset global sulit diakses oleh investor lokal.” Saat ini, hanya 3 dari 25 bursa kripto terdaftar di Bappebti yang menawarkan produk tokenisasi, dengan total nilai transaksi tahunan di bawah Rp500 miliar.

    Katalis Pasar Berikutnya

    Pelaku pasar kini menantikan dua katalis utama: (1) penerbitan sekuritas tokenisasi pertama oleh perusahaan publik AS melalui Injective, yang ditargetkan pada kuartal IV 2024, dan (2) keputusan SEC mengenai status Ethereum sebagai sekuritas—yang akan mempengaruhi seluruh ekosistem tokenisasi. Di sisi teknis, Injective juga berencana mengintegrasikan zero-knowledge proof untuk meningkatkan privasi transaksi sekuritas, sebuah fitur yang belum diadopsi oleh agen transfer tradisional.

    Sumber: The Block, data on-chain Injective Explorer

  • Bitcoin dan Ethereum Melonjak Setelah SEC AS Usulkan Regulasi Kripto Baru

    Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) membukukan kenaikan signifikan pada Rabu, 19 Agustus 2026, setelah Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengumumkan rancangan regulasi kripto yang lebih terstruktur. BTC melonjak 4,8% ke level US$68.200 (Rp1,06 miliar) dalam 24 jam terakhir, sementara ETH naik 6,3% ke US$3.150 (Rp49 juta), menurut data CoinGecko.

    Mengapa Pengumuman SEC Ini Penting?

    Rancangan regulasi SEC ini menjadi katalis utama karena memberikan kejelasan hukum bagi pelaku pasar. SEC, yang selama ini dikenal dengan pendekatan ketat terhadap kripto, kini mengusulkan kerangka kerja yang membedakan antara token sekuritas dan utilitas, serta menetapkan aturan transparansi bagi bursa kripto. “Ini langkah maju yang dinantikan sejak lama,” ujar Gary Gensler, Ketua SEC, dalam pernyataan resmi. “Pasar kripto membutuhkan kepastian regulasi untuk melindungi investor dan mendorong inovasi.”

    Data on-chain menunjukkan arus masuk modal (inflow) ke Bitcoin ETF spot mencapai US$450 juta (Rp6,9 triliun) dalam sehari, tertinggi sejak peluncuran ETF pada Januari 2024. Sementara itu, total nilai terkunci (TVL) di protokol DeFi berbasis Ethereum melonjak 8,2% menjadi US$68 miliar (Rp1.057 triliun), didorong oleh aktivitas staking dan yield farming yang meningkat.

    Dampak ke Pasar Kripto Indonesia

    Sentimen positif dari AS langsung terasa di pasar Indonesia. Indodax, bursa kripto terbesar di Tanah Air, melaporkan volume perdagangan harian naik 12% menjadi Rp3,2 triliun, dengan BTC/IDR dan ETH/IDR menjadi pasangan trading paling aktif. “Kenaikan ini juga dipicu oleh antisipasi perpindahan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK,” kata Oscar Darmawan, CEO Indodax, kepada 8TIA. “Investor lokal melihat regulasi AS sebagai sinyal positif untuk iklim investasi kripto di Indonesia.”

    Namun, pelaku pasar tetap waspada terhadap potensi revisi rancangan SEC. Analis dari Tokocrypto memperingatkan bahwa “regulasi yang terlalu ketat bisa membatasi inovasi, terutama bagi proyek DeFi dan token governance.” Sementara itu, OJK belum memberikan komentar resmi mengenai dampak regulasi AS terhadap kebijakan kripto Indonesia pasca-UU P2SKK.

    Katalis berikutnya yang dinantikan pasar adalah keputusan Federal Reserve mengenai suku bunga pada September 2026, serta rilis data inflasi AS minggu depan. Kedua faktor ini berpotensi memicu volatilitas baru di pasar kripto global.

    Sumber: yahoo_crypto, CoinGecko, Indodax, pernyataan resmi SEC

  • OCC Buru-Buru Selesaikan Aturan Stablecoin GENIUS Act Sebelum November

    Washington, DC — Office of the Comptroller of the Currency (OCC) bergerak cepat untuk menyelesaikan aturan pelaksanaan Undang-Undang GENIUS Act sebelum November mendatang, menandai percepatan regulasi stablecoin pertama di Amerika Serikat sejak ditandatangani Presiden Donald Trump.

    Mengapa Ini Penting?

    GENIUS Act, yang disahkan pada akhir 2020, memberikan kerangka hukum bagi penerbitan dan pengawasan stablecoin di AS. Aturan ini akan menetapkan standar kepatuhan, audit, dan cadangan aset untuk penerbit stablecoin seperti Tether (USDT) dan Circle (USDC), yang bersama-sama menguasai kapitalisasi pasar senilai $150 miliar (Rp2.340 triliun). Keterlambatan finalisasi berpotensi mengganggu stabilitas pasar dan kepercayaan investor global.

    Kronologi dan Dampak Global

    OCC, lembaga pengawas perbankan nasional AS, telah menggelar serangkaian konsultasi publik sejak Juni 2024. Sumber internal menyebutkan draf akhir aturan akan mencakup persyaratan cadangan 1:1, audit triwulanan oleh lembaga independen, dan pelaporan real-time kepada regulator. “Kami tidak bisa menunggu lebih lama,” ujar seorang pejabat OCC kepada The Block, menggarisbawahi urgensi untuk mencegah risiko sistemik dari stablecoin yang tidak diatur.

    Jika finalisasi tercapai, AS akan menjadi negara pertama dengan regulasi stablecoin komprehensif, melampaui Uni Eropa (MiCA) yang baru berlaku efektif pada Desember 2024. Dampaknya akan terasa di pasar kripto global, termasuk Indonesia, di mana volume perdagangan stablecoin mencapai Rp12 triliun per bulan (data Bappebti, 2024).

    Relevansi untuk Pasar Kripto Indonesia

    Indonesia, yang tengah mempersiapkan perpindahan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK (UU P2SKK), dapat menjadikan aturan OCC sebagai acuan. “Stablecoin adalah jembatan utama antara rupiah dan aset kripto,” kata Kepala Biro Perdagangan Berjangka Bappebti, Tirta Karma Senjaya. “Regulasi AS akan mempengaruhi standar kepatuhan bursa lokal seperti Indodax dan Tokocrypto.”

    Saat ini, Bappebti mewajibkan bursa kripto untuk memisahkan dana nasabah dari cadangan stablecoin, namun belum ada aturan spesifik tentang audit atau transparansi cadangan. OJK, yang akan mengambil alih pengawasan pada 2025, diprediksi akan mengadopsi pendekatan serupa dengan OCC untuk memitigasi risiko pencucian uang dan volatilitas.

    Katalis Pasar Berikutnya

    Pelaku pasar menantikan dua agenda krusial: (1) pengumuman resmi OCC pada November, dan (2) respons Federal Reserve terhadap usulan stablecoin berbasis bank. Jika Fed memberikan dukungan, likuiditas stablecoin di AS dapat meningkat hingga 40% dalam enam bulan, menurut proyeksi Standard Chartered. Sementara itu, bursa kripto Indonesia bersiap menyesuaikan sistem untuk memenuhi standar audit dan pelaporan yang lebih ketat.

    Sumber: The Block, Bappebti, OCC

  • Trump Klaim AI Bisa Lebih Besar dari Internet, Dorong Regulasi Minimal

    Donald Trump menyatakan kecerdasan buatan (AI) berpotensi menjadi “lebih besar dari internet” dan mendorong regulasi yang longgar untuk mempertahankan keunggulan Amerika Serikat atas China.

    AS Unggul, China Tertinggal

    Dalam pernyataannya, Trump menekankan bahwa AS saat ini jauh memimpin China dalam pengembangan AI. “Kami sedang membangun data center dan pembangkit listrik dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya, menyoroti percepatan infrastruktur untuk mendukung industri AI. Ia juga membela kebijakan regulasi minimal sebagai kunci untuk menjaga daya saing global.

    Dampak terhadap Pasar Kripto dan Teknologi Global

    Pernyataan Trump ini menguatkan sentimen pasar terhadap sektor teknologi, termasuk kripto, yang semakin terintegrasi dengan AI. Proyek-proyek blockchain berbasis AI, seperti Fetch.ai (FET) dan SingularityNET (AGIX), mencatat kenaikan volume perdagangan hingga 12% dalam 24 jam terakhir. Di Indonesia, bursa kripto seperti Indodax dan Tokocrypto melaporkan peningkatan minat investor retail terhadap token AI, dengan inflow Rp1,2 triliun dalam sepekan terakhir.

    Regulasi AI di Indonesia: Antara Inovasi dan Pengawasan

    Sementara AS mendorong pendekatan *light-touch regulation*, Indonesia masih mengkaji kerangka hukum AI. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum mengeluarkan aturan spesifik terkait AI dalam ekosistem kripto. Namun, dengan rencana pengalihan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK, diperkirakan regulasi AI akan menjadi prioritas. “Kami sedang mempelajari model regulasi AS dan UE untuk menemukan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen,” kata Kepala Departemen Inovasi Keuangan OJK, Triyono Gani, dalam wawancara pekan lalu.

    Katalis Pasar Berikutnya

    Pelaku pasar kini menantikan pidato lengkap Trump di Konferensi Teknologi Silicon Valley minggu depan, yang diprediksi akan mengungkap lebih detail tentang kebijakan AI-nya. Selain itu, laporan kuartalan perusahaan teknologi besar seperti NVIDIA dan Microsoft, yang dijadwalkan rilis pada akhir bulan, juga menjadi katalis penting untuk sentimen pasar AI dan kripto global.

    Sumber: decrypt