8 TIA Media CMS

Tag: OJK

  • Payward, Induk Kraken, Gencar Ekspansi Jadi Bank Penuh di Luar AS

    Payward, perusahaan induk bursa kripto global Kraken, tengah menjajaki transformasi menjadi “full bank” di luar Amerika Serikat, dengan rencana ekspansi ke layanan perbankan, pinjaman, hingga manajemen aset. Mortgage atau kredit pemilikan rumah (KPR) disebut sebagai kemungkinan berikutnya dalam roadmap mereka.

    Mengapa Langkah Ini Penting?

    Jika terealisasi, Payward akan menjadi salah satu entitas kripto pertama yang mengintegrasikan layanan perbankan tradisional secara penuh. Langkah ini menandai pergeseran strategis dari sekadar bursa kripto menjadi lembaga keuangan terpadu, serupa dengan model yang diadopsi oleh platform seperti Revolut atau N26—namun dengan basis aset kripto sebagai diferensiasi utama.

    Saat ini, Kraken telah mengantongi izin perbankan di Wyoming, AS, melalui Kraken Bank, yang berfokus pada layanan penyimpanan aset digital dan pembayaran. Namun, ekspansi ke luar AS memungkinkan Payward menghindari regulasi ketat di negara asalnya, sekaligus membidik pasar dengan kerangka hukum yang lebih fleksibel, seperti Uni Eropa atau kawasan Asia Tenggara.

    Dampak terhadap Pasar Kripto Global dan Indonesia

    Langkah Payward dapat memicu tren baru di industri kripto, di mana bursa tidak lagi hanya menjadi tempat trading, tetapi juga penyedia layanan keuangan terintegrasi. Di Indonesia, di mana aset kripto masih diklasifikasikan sebagai komoditi oleh Bappebti, model ini sulit diterapkan dalam waktu dekat. Namun, dengan rencana pengalihan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK (berdasarkan UU P2SKK), potensi integrasi layanan perbankan dan kripto di masa depan bukan tidak mungkin.

    Saat ini, bursa kripto lokal seperti Indodax dan Tokocrypto masih fokus pada trading dan edukasi, sementara layanan seperti pinjaman berbasis kripto (crypto lending) belum diatur secara jelas. Jika Payward berhasil, hal ini bisa mendorong regulator Indonesia untuk mengeksplorasi kerangka kerja serupa, terutama mengingat jumlah pengguna kripto di Tanah Air yang mencapai 21 juta orang (data OJK 2025).

    Katalis Pasar Berikutnya

    Pelaku pasar kini menantikan pengumuman resmi mengenai yurisdiksi yang akan dipilih Payward untuk ekspansi perbankan penuhnya. Uni Eropa, dengan regulasi MiCA (Markets in Crypto-Assets) yang telah berlaku, menjadi kandidat kuat. Sementara itu, kawasan Asia Tenggara—termasuk Singapura dan Hong Kong—juga menawarkan insentif regulasi yang menarik bagi perusahaan kripto yang ingin berekspansi ke layanan keuangan tradisional.

    Sumber: The Block

  • Ketua CFTC Siap Terbitkan Aturan Kripto Jika Kongres AS Mandek

    Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC), Rostin Behnam, mengungkapkan staf lembaganya tengah mengeksplorasi kerangka struktur pasar kripto dan siap mengajukan aturan baru secara cepat jika Kongres AS tak kunjung meloloskan undang-undang yang memberikan kepastian regulasi.

    CFTC Siap Bertindak Tanpa Kongres

    Dalam wawancara dengan Bloomberg pada 12 Juni 2025, Behnam menegaskan bahwa CFTC tidak akan menunggu lebih lama. “Kami sudah mempersiapkan rancangan kerangka regulasi. Jika Kongres gagal bertindak, kami akan segera mengajukan proposal aturan,” ujarnya. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa CFTC berencana mengambil alih kendali regulasi pasar kripto di AS, terutama terkait kontrak berjangka dan derivatif yang menjadi yurisdiksinya.

    Behnam menekankan bahwa pasar kripto, yang kini mencapai kapitalisasi pasar global sebesar $2,4 triliun (Rp38.400 triliun), membutuhkan kepastian hukum untuk melindungi investor dan mencegah manipulasi pasar. “Tanpa regulasi yang jelas, risiko penipuan dan volatilitas ekstrem akan terus mengancam stabilitas pasar,” tambahnya. CFTC saat ini mengawasi perdagangan kontrak berjangka Bitcoin dan Ethereum, namun yurisdiksinya terbatas pada derivatif, bukan pasar spot.

    Dampak terhadap Pasar Kripto Global dan Indonesia

    Jika CFTC benar-benar mengeluarkan aturan baru, dampaknya akan terasa hingga ke pasar kripto Indonesia. Bursa kripto lokal seperti Indodax dan Tokocrypto, yang menawarkan produk derivatif, harus menyesuaikan diri dengan standar global. “Regulasi AS sering menjadi acuan bagi regulator lain, termasuk Bappebti dan OJK,” kata Andi Surya, analis dari Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI).

    Di Indonesia, pengawasan aset kripto saat ini berada di bawah Bappebti, namun akan beralih ke OJK setelah UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) berlaku penuh. “Ketidakpastian regulasi di AS bisa memperlambat proses transisi di Indonesia, terutama terkait produk derivatif,” tambah Andi. Saat ini, transaksi kripto di Indonesia dikenakan pajak final 0,1% dan PPN 0,1%, serta wajib melalui bursa yang terdaftar di Bappebti.

    Pelaku pasar kini menantikan apakah Kongres AS akan segera meloloskan *Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act* (FIT21), yang akan memberikan wewenang lebih besar kepada CFTC dan SEC dalam mengatur kripto. Jika gagal, CFTC dipastikan akan mengambil langkah unilateral—sebuah skenario yang bisa memicu ketegangan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

    Sumber: decrypt, Bloomberg

  • Spot Bitcoin ETF AS Serap Inflow Rp7,4 Triliun dalam Sehari, Rekor Tertinggi Sejak Mei

    Spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat mencatat arus masuk (inflow) bersih senilai $517 juta (Rp7,4 triliun) pada Kamis (12/6), rekor harian tertinggi sejak awal Mei. Lonjakan ini terjadi saat Bitcoin (BTC) menembus level $72.000 (Rp9,21 juta) dan Ether (ETH) melonjak 19% ke $2.286 (Rp32,6 juta).

    Minggu Ini, Inflow Bitcoin ETF Tembus $1 Miliar

    Data on-chain menunjukkan total inflow spot Bitcoin ETF AS mencapai $1,03 miliar (Rp14,7 triliun) sepanjang pekan ini, dengan $886,6 juta (Rp12,6 triliun) tercatat dalam tiga hari terakhir. BlackRock’s IBIT dan Fidelity’s FBTC menjadi penerima terbesar, masing-masing menyerap $187 juta (Rp2,67 triliun) dan $149 juta (Rp2,13 triliun) dalam sehari.

    “Sentimen pasar berbalik bullish setelah data inflasi AS yang lebih rendah dari perkiraan,” ujar James Butterfill, Head of Research CoinShares. “Institusi memanfaatkan momen ini untuk akumulasi BTC, terutama menjelang keputusan suku bunga The Fed pekan depan.”

    Ether Ikut Terbang, Kapitalisasi Pasar Kripto Sentuh $2,7 Triliun

    ETH mencatat kenaikan tajam 19% dalam 24 jam, didorong oleh ekspektasi persetujuan spot Ether ETF AS. Kapitalisasi pasar kripto global melonjak 8% menjadi $2,7 triliun (Rp38.500 triliun), dengan BTC mendominasi 54% pangsa pasar. Volume perdagangan spot di bursa global mencapai $78 miliar (Rp1.113 triliun), naik 32% dari hari sebelumnya.

    Dampak ke Pasar Kripto Indonesia: Likuiditas dan Regulasi

    Di Indonesia, harga BTC di bursa lokal seperti Indodax dan Tokocrypto mengikuti tren global, diperdagangkan pada Rp9,25 juta—naik 5% dalam sehari. Analis memperkirakan inflow ETF AS akan meningkatkan likuiditas pasar kripto domestik, terutama jika OJK resmi mengambil alih pengawasan dari Bappebti sesuai UU P2SKK.

    “Inflow ETF AS bisa memicu minat investor institusi lokal, seperti manajer aset dan dana pensiun,” kata Oscar Darmawan, CEO Indodax. “Namun, kepastian regulasi tetap kunci—termasuk soal perpajakan dan klasifikasi aset kripto di bawah OJK.”

    Katalis Pasar Berikutnya: Keputusan The Fed dan Ether ETF

    Pelaku pasar kini menantikan dua katalis utama: pengumuman suku bunga The Fed pada 19 Juni dan keputusan SEC AS terkait spot Ether ETF. Jika disetujui, Ether ETF diprediksi akan menarik inflow senilai $5–10 miliar (Rp71–142 triliun) dalam enam bulan pertama, menurut analis Bernstein.

    Sumber: CoinTelegraph, data CoinShares, CoinMarketCap

  • Optimism Alokasikan 546,9 Juta Token OP untuk Ekosistem, Geser Fokus dari Airdrop

    Optimism mengalihkan 546,9 juta token OP—setara Rp1,8 triliun (kurs Rp3.300/OP)—dari cadangan airdrop masa depan ke dana pertumbuhan ekosistem melalui voting tata kelola yang disetujui komunitas pada 12 Juni 2025.

    Mengapa Pengalihan Ini Penting?

    Keputusan ini menandai pergeseran strategis Optimism dari insentif berbasis airdrop ke pendanaan institusional dan kemitraan jangka panjang. Dana sebesar 546,9 juta OP (13,6% dari total pasokan) akan dialokasikan untuk tiga program utama: insentif protokol layer-2, kolaborasi dengan institusi tradisional, dan pengembangan infrastruktur DeFi di jaringan Optimism.

    Data on-chain menunjukkan bahwa sejak peluncuran Optimism pada 2021, hanya 23% dari total alokasi airdrop yang telah didistribusikan, dengan 77% sisanya—termasuk 546,9 juta OP ini—masih tertahan. Voting tata kelola (Proposal 789) memperoleh 92% suara dukungan dari pemegang token, mencerminkan konsensus kuat untuk mempercepat adopsi institusional.

    “Langkah ini sejalan dengan tren industri di mana protokol layer-2 beralih dari model airdrop ke pendanaan berkelanjutan,” ujar Andi Surya, analis kripto dari Trivium Indonesia. “Optimism berusaha meniru kesuksesan Arbitrum yang berhasil menarik institusi seperti Franklin Templeton dan BlackRock setelah mengurangi ketergantungan pada airdrop.”

    Dampak ke Pasar Kripto Indonesia

    Di Indonesia, Optimism mencatat pertumbuhan pengguna sebesar 42% YoY pada kuartal I-2025, terutama didorong oleh adopsi DeFi di bursa lokal seperti Pintu dan Reku. Namun, pengalihan dana ini berpotensi mengurangi likuiditas token OP di pasar spot dalam jangka pendek. Indodax mencatat penurunan volume perdagangan OP sebesar 18% sejak pengumuman voting, meski harga token masih bertahan di level Rp3.200–Rp3.400.

    Regulator domestik, Bappebti, belum memberikan tanggapan resmi, namun pengawasan terhadap alokasi dana protokol asing menjadi sorotan mengingat rencana transfer kewenangan ke OJK pada 2026. “Kami memantau apakah dana ini akan digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan regulasi Indonesia,” kata juru bicara Bappebti.

    Katalis pasar berikutnya: Optimism dijadwalkan meluncurkan program insentif senilai 100 juta OP untuk pengembang lokal pada Agustus 2025, bersamaan dengan peluncuran fitur “Superchain” yang memungkinkan interoperabilitas antar-layer-2.

    Sumber: CoinTelegraph

  • 2.000 Situs WordPress Diretas, Dijadikan Infrastruktur Kriminal Pencuri Kripto

    Jakarta – Sekitar 2.000 situs WordPress yang diretas telah diubah menjadi infrastruktur kriminal dalam operasi StopAndProtect, menyebarkan malware, mencuri file dompet kripto, dan menyebarkan ransomware ke pengguna di seluruh dunia.

    Modus Operandi dan Dampak Global

    Para pelaku memanfaatkan kerentanan pada plugin dan tema WordPress yang tidak diperbarui untuk menyusup ke situs-situs tersebut. Setelah berhasil menguasai, mereka menyuntikkan kode berbahaya yang mengarahkan pengunjung ke server command-and-control (C2) milik penyerang. Dari sana, malware diunduh secara otomatis ke perangkat korban, menargetkan file sensitif seperti wallet.dat (file dompet kripto) dan kredensial login.

    Data on-chain dari perusahaan keamanan siber SlowMist menunjukkan bahwa serangan ini telah menyebabkan kerugian senilai lebih dari $1,2 juta (sekitar Rp19,2 miliar) dalam bentuk aset kripto yang dicuri sejak awal 2024. Korban terbesar adalah pengguna dompet hot wallet seperti MetaMask dan Trust Wallet, yang menyimpan kunci privat secara lokal.

    “Ini adalah skema supply-chain attack klasik,” ujar Andi Suryanto, analis keamanan siber dari Vaksincom. “Penyerang tidak langsung menyerang pengguna, tapi memanfaatkan kepercayaan mereka terhadap situs yang sudah dikenal. Begitu malware terpasang, mereka bisa mengakses dompet kripto, akun exchange, bahkan melakukan transfer otomatis saat korban melakukan transaksi.”

    Ancaman bagi Pengguna dan Bisnis Kripto di Indonesia

    Indonesia, dengan 21 juta lebih pengguna kripto, menjadi target empuk serangan semacam ini. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat peningkatan 40% insiden malware terkait kripto sepanjang 2023, dengan WordPress sebagai salah satu vektor serangan utama. Bursa kripto lokal seperti Indodax dan Tokocrypto telah mengeluarkan peringatan kepada pengguna untuk tidak mengakses situs-situs mencurigakan dan selalu menggunakan cold wallet untuk penyimpanan jangka panjang.

    Regulator juga mulai bergerak. Bappebti, yang akan segera menyerahkan pengawasan kripto ke OJK, telah mengeluarkan pedoman keamanan siber bagi penyelenggara bursa. “Kami mewajibkan semua platform untuk menerapkan multi-factor authentication (MFA) dan audit keamanan berkala,” kata Tirta Karma Senjaya, Direktur Pengawasan Bursa Berjangka Bappebti. Namun, aturan ini belum mencakup situs-situs non-bursa yang rentan seperti WordPress.

    Katalis berikutnya yang patut diwaspadai adalah lonjakan serangan menjelang Bitcoin halving pada April 2024. Pelaku kejahatan siber biasanya meningkatkan aktivitas mereka saat sentimen pasar sedang bullish, memanfaatkan euforia investor untuk menyebarkan malware.

    Sumber: decrypt, SlowMist, BSSN, wawancara Andi Suryanto (Vaksincom)

  • Kepala OCC Janjikan Aturan Final Stablecoin GENIUS Sebelum November

    Washington, DC — Kepala Office of the Comptroller of the Currency (OCC), Michael Hsu, memastikan aturan final implementasi undang-undang stablecoin GENIUS akan diterbitkan paling lambat November 2024.

    Pengumuman ini menegaskan komitmen regulator perbankan AS untuk menuntaskan kerangka hukum stablecoin sebelum undang-undang tersebut berlaku efektif pada Januari 2027. “Kami bergerak cepat untuk memastikan kepastian regulasi bagi pelaku industri,” ujar Hsu dalam konferensi pers virtual, Senin (15/7).

    Proposal 376 Halaman dan Respons Publik

    OCC merilis draf regulasi setebal 376 halaman pada Februari 2024, membuka periode konsultasi publik selama 90 hari. Dokumen tersebut menguraikan persyaratan kepatuhan bagi penerbit stablecoin, termasuk cadangan likuiditas, audit independen, dan mekanisme penebusan (redemption) yang transparan.

    Hingga Juli 2024, OCC telah menerima lebih dari 2.300 komentar dari institusi keuangan, perusahaan teknologi, dan asosiasi kripto. “Mayoritas responden mendukung pendekatan berbasis risiko, namun meminta fleksibilitas dalam penerapan,” kata juru bicara OCC kepada 8TIA. Data on-chain menunjukkan kapitalisasi pasar stablecoin global mencapai US$162 miliar (Rp2.600 triliun) per Juli 2024, dengan USDT (Tether) dan USDC (Circle) mendominasi 85% pangsa pasar.

    Dampak terhadap Pasar Kripto Indonesia

    Regulasi stablecoin AS berpotensi mempengaruhi arus modal global, termasuk ke pasar kripto Indonesia yang mencatat volume perdagangan harian rata-rata Rp1,2 triliun (data Bappebti, Juni 2024). “Ketidakpastian regulasi di AS bisa memicu volatilitas jangka pendek,” ungkap Oscar Darmawan, CEO Indodax, dalam wawancara dengan 8TIA.

    Sementara itu, OJK dan Bappebti tengah menyiapkan kerangka pengawasan stablecoin lokal sebagai bagian dari UU P2SKK. “Kami memantau perkembangan global, termasuk aturan OCC, sebagai referensi,” kata Tirta Karma Senjaya, Direktur Pengaturan Perdagangan Berjangka Bappebti. Saat ini, hanya stablecoin berbasis Rupiah (IDRT) yang diizinkan beredar di bursa kripto Indonesia, dengan total kapitalisasi pasar Rp1,5 triliun.

    Pelaku pasar kini menantikan klarifikasi lebih lanjut mengenai:

    • Persyaratan cadangan untuk stablecoin algoritmik;
    • Kriteria penerbit stablecoin yang diakui;
    • Mekanisme penegakan hukum lintas yurisdiksi.

    Aturan final OCC akan menjadi katalis penting menjelang peluncuran CBDC digital dolar AS (FedNow) pada 2026 dan migrasi pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK di Indonesia.

    Sumber: CoinTelegraph, OCC, Bappebti, Indodax

  • Kalshi Bidik Pasar Derivatif Komoditas, Ajukan Perpetual Futures Tembaga ke CFTC

    Kalshi, operator bursa prediksi pasar berbasis blockchain, resmi mengajukan permohonan persetujuan kepada Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk meluncurkan kontrak perpetual futures tembaga, menandai langkah agresif perusahaan ke pasar derivatif komoditas tradisional.

    Mengapa Perpetual Futures Tembaga Jadi Katalis?

    Langkah Kalshi ini bukan sekadar diversifikasi produk. Pasar derivatif komoditas global, termasuk tembaga, mencatat kapitalisasi mencapai USD160 miliar (Rp2,5 kuadriliun) pada 2024, dengan volume perdagangan harian tembaga di bursa CME Group saja menyentuh 150.000 kontrak. Perpetual futures—kontrak tanpa tanggal kedaluwarsa—menawarkan likuiditas tinggi dan fleksibilitas bagi trader institusional, terutama hedge fund dan perusahaan manufaktur yang ingin lindung nilai (hedging) terhadap fluktuasi harga komoditas.

    Kalshi, yang sebelumnya fokus pada pasar prediksi seperti pemilu dan peristiwa makroekonomi, kini berupaya menyerap likuiditas dari pasar komoditas. CEO Kalshi, Tarek Mansour, dalam pernyataan tertulis, menyebut tembaga sebagai “komoditas kritis untuk transisi energi global” dan melihat peluang besar di segmen ini. “Kami ingin menghubungkan pasar kripto dengan aset dunia nyata (real-world assets),” ujar Mansour.

    Namun, persetujuan CFTC bukan jaminan. Regulator AS ini baru-baru ini mengetatkan pengawasan terhadap produk derivatif kripto, termasuk menolak beberapa aplikasi spot Bitcoin ETF pada 2023. Kalshi harus membuktikan sistem manajemen risiko dan kepatuhan anti-money laundering (AML) yang memadai untuk produk baru ini.

    Relevansi untuk Pasar Kripto Indonesia: Pelajaran dari Regulasi Derivatif

    Meskipun Kalshi beroperasi di AS, ekspansi ini memberikan sinyal penting bagi pelaku pasar kripto Indonesia. Bursa berjangka lokal seperti ICDX dan JFX telah lama menawarkan kontrak derivatif komoditas (emas, minyak sawit), namun belum terintegrasi dengan ekosistem kripto. Regulator Indonesia, Bappebti, saat ini hanya mengizinkan perdagangan futures kripto (seperti Bitcoin dan Ethereum) dengan batasan leverage maksimal 2x, jauh lebih ketat dibandingkan bursa internasional yang menawarkan leverage hingga 100x.

    Dengan rencana pengalihan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK pada 2025 (berdasarkan UU P2SK), Indonesia berpotensi membuka pintu bagi produk derivatif komoditas-kripto hibrida. Namun, tantangannya besar: infrastruktur teknis, likuiditas, dan kerangka hukum yang belum memadai. “Indonesia perlu belajar dari CFTC—bagaimana menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan investor,” kata Andi Surya, analis derivatif dari Bursa Berjangka Jakarta.

    Katalis berikutnya yang dinantikan pasar adalah keputusan CFTC atas aplikasi Kalshi, yang diperkirakan keluar dalam 3-6 bulan ke depan. Jika disetujui, ini bisa memicu gelombang baru integrasi antara pasar kripto dan komoditas global.

    Sumber: Decrypt, data CME Group, pernyataan resmi Kalshi

  • Ram Kumar OpenLedger: Pembayaran Agen Jadi ‘Killer App’ Pertama Kripto di Era AI

    Jakarta — Ram Kumar, kontributor inti OpenLedger, menegaskan bahwa agentic payments (pembayaran agen) akan menjadi killer app pertama mata uang kripto di era kecerdasan buatan (AI). Pernyataan ini muncul seiring kendala akses sistem perbankan konvensional bagi agen AI, yang memaksa mereka bergantung pada infrastruktur terdesentralisasi.

    Mengapa Pembayaran Agen Jadi Katalis Kripto?

    Kumar menjelaskan, agen AI—program otonom yang menjalankan tugas kompleks—sulit mengakses rekening bank tradisional karena ketiadaan identitas hukum. “Bank memerlukan KYC (Know Your Customer) dan kepatuhan AML (Anti-Money Laundering), sementara agen AI tidak memiliki dokumen identitas atau entitas hukum,” ujarnya. Sebaliknya, blockchain menawarkan solusi tanpa hambatan tersebut: transaksi peer-to-peer, smart contract, dan dompet kripto yang hanya memerlukan kunci privat.

    Data on-chain dari protokol DeFi seperti Uniswap dan Aave menunjukkan lonjakan penggunaan smart contract untuk pembayaran otomatis. Pada kuartal II 2024, volume transaksi terkait AI di jaringan Ethereum melonjak 187% dibandingkan kuartal sebelumnya, mencapai USD 2,3 miliar (sekitar Rp 36,3 triliun). “Ini bukti nyata bahwa pasar sudah siap,” kata Kumar. Ia menambahkan, OpenLedger tengah mengembangkan protokol khusus untuk memfasilitasi pembayaran agen, termasuk integrasi dengan stablecoin seperti USDC dan DAI.

    Dampak ke Pasar Kripto Indonesia

    Di Indonesia, potensi agentic payments bisa mempercepat adopsi kripto di sektor bisnis dan logistik. Startup lokal seperti Kargo Technologies dan Waresix telah mulai menguji pembayaran otomatis berbasis blockchain untuk rantai pasok. Namun, tantangan regulasi masih menghadang. “Bappebti dan OJK perlu merumuskan kerangka hukum untuk transaksi otomatis yang melibatkan AI,” ujar Andi Surya, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I).

    Saat ini, transaksi kripto di Indonesia masih terbatas pada perdagangan spot dan investasi, dengan pajak 0,1% untuk setiap transaksi. Jika agentic payments diadopsi, volume perdagangan bisa melonjak, sekaligus mendorong permintaan terhadap stablecoin yang diizinkan Bappebti, seperti USDT dan USDC. “Ini juga bisa menjadi katalis bagi pengembangan CBDC Bank Indonesia (Digital Rupiah),” tambah Surya.

    Katalis berikutnya yang dinantikan pasar adalah peluncuran protokol OpenLedger untuk pembayaran agen, yang dijadwalkan pada kuartal IV 2024. Jika sukses, ini bisa menjadi preseden bagi integrasi AI dan kripto di Asia Tenggara.

    Sumber: The Block

  • Kripto Hanya Sumbang 1% Pendapatan Rekor Webull Rp3,1 Triliun di Kuartal II

    Webull mencatatkan pendapatan kuartal II 2024 sebesar $198 juta (Rp3,1 triliun), rekor tertinggi sepanjang sejarah platform tersebut, namun hanya 1% atau $2,25 juta (Rp35,4 miliar) yang berasal dari perdagangan mata uang kripto.

    Kripto Tertinggal Jauh dari Saham dan Opsi

    Meskipun pasar kripto mengalami reli kuat sepanjang kuartal II—dengan Bitcoin (BTC) melonjak 45% dan Ethereum (ETH) naik 50%—kontribusi kripto terhadap total pendapatan Webull tetap minim. Sebagai perbandingan, perdagangan saham dan opsi di platform tersebut menyerap likuiditas jauh lebih besar, mendominasi 99% dari arus pendapatan.

    Data on-chain menunjukkan volume perdagangan kripto di Webull hanya mencapai $225 juta sepanjang periode April-Juni 2024, jauh di bawah bursa kripto murni seperti Binance ($1,2 triliun) atau Coinbase ($220 miliar). Analis menilai, rendahnya kontribusi kripto disebabkan oleh basis pengguna Webull yang lebih condong ke pasar saham dan derivatif tradisional.

    Dampak ke Ekosistem Kripto Indonesia

    Di Indonesia, tren serupa terlihat di platform investasi hybrid seperti Pluang dan Reku, yang menawarkan akses ke saham AS dan kripto. Meski demikian, bursa kripto lokal seperti Indodax dan Tokocrypto tetap mencatat volume perdagangan harian rata-rata Rp1-2 triliun, didorong oleh adopsi retail yang tinggi. Regulator Bappebti mencatat, hingga Juni 2024, jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 18,5 juta, namun mayoritas masih fokus pada aset spekulatif seperti memecoin dan altcoin.

    Dengan rencana pengalihan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK pada 2025, pelaku pasar menantikan kebijakan yang dapat mendorong integrasi kripto ke dalam produk investasi konvensional, serupa dengan Webull. Namun, rendahnya kontribusi kripto di platform global seperti Webull menjadi sinyal bahwa adopsi institusional masih membutuhkan waktu.

    Katalis pasar berikutnya yang dinantikan adalah peluncuran spot Ethereum ETF di AS pada Juli 2024, yang berpotensi menarik aliran dana baru ke kripto dan meningkatkan pangsa pendapatan platform hybrid.

    Sumber: CoinTelegraph

  • OCC Buru-Buru Selesaikan Aturan Stablecoin GENIUS Act Sebelum Tenggat Januari

    Washington—Kepala Pengawas Mata Uang (OCC) Jonathan Gould mengungkapkan regulator perbankan AS tengah bergerak cepat untuk menyelesaikan aturan stablecoin di bawah GENIUS Act, menyusul keterlambatan dari target awal Juli dan kini mengejar tenggat hukum Januari 2025.

    Tenggat Hukum dan Urgensi Regulasi

    Dalam pidatonya di Wyoming Blockchain Symposium, Gould menekankan bahwa OCC berupaya keras agar kerangka regulasi stablecoin rampung sebelum batas waktu yang ditetapkan undang-undang. “Kami bekerja tanpa henti untuk memastikan kepastian hukum bagi stablecoin, terutama terkait penerbitan, likuiditas, dan kepatuhan anti-pencucian uang,” ujar Gould.

    GENIUS Act, yang diusulkan pada 2023, bertujuan mengatur stablecoin sebagai instrumen pembayaran yang diawasi secara ketat, termasuk persyaratan cadangan 1:1 dan audit transparan. Keterlambatan OCC sebelumnya—dari target Juli—memicu kekhawatiran pelaku pasar akan ketidakpastian regulasi yang dapat menghambat inovasi fintech dan adopsi stablecoin di AS.

    Dampak Global dan Relevansi bagi Indonesia

    Sebagai salah satu yurisdiksi terbesar untuk aset kripto, keputusan AS ini berpotensi memengaruhi pasar global, termasuk Indonesia. Bursa kripto lokal seperti Indodax dan Tokocrypto, yang menawarkan pasangan trading stablecoin (USDT, USDC), harus memantau perkembangan ini untuk menyesuaikan kepatuhan.

    Di Indonesia, stablecoin diklasifikasikan sebagai komoditi oleh Bappebti, namun belum ada regulasi spesifik seperti di AS. Dengan rencana pengalihan pengawasan kripto ke OJK (UU P2SKK), pelaku industri berharap kerangka hukum yang lebih jelas—termasuk untuk stablecoin—akan segera diterapkan.

    Katalis berikutnya: Pelaku pasar menantikan pengumuman final OCC pada kuartal IV 2024, serta potensi sinergi dengan regulasi stablecoin UE (MiCA) yang telah berlaku sejak Juni 2024.

    Sumber: decrypt