SEC mengusulkan aturan baru yang membuka jalur penawaran investasi aset digital, namun Kongres AS menunda legislasi terkait aset digital, meninggalkan pasar kripto dalam ketidakpastian regulasi. Aturan tersebut mencakup persyaratan pendaftaran, pengungkapan risiko, dan mekanisme pengawasan bagi platform yang menawarkan token sekuritas, serta memberi kepastian bagi investor institusional.
Signifikansi Aturan bagi Pasar Global
Usulan ini penting karena dapat mengembalikan kepercayaan institusi yang selama ini menahan arus masuk modal ke ekosistem kripto. Dengan standar pendaftaran yang jelas, bursa dan dana akan lebih mudah menilai profil risiko, sehingga likuiditas dapat kembali mengalir. Selain itu, transparansi yang diwajibkan dapat menurunkan volatilitas harga yang dipicu spekulasi FUD.
Rincian Proposal SEC
- Wajib pendaftaran semua penawaran token yang diklasifikasikan sebagai sekuritas di bawah Howey Test.
- Pengungkapan lengkap tentang model bisnis, hak kepemilikan, dan risiko likuiditas.
- Pengawasan berkelanjutan oleh SEC melalui laporan triwulanan.
- Jalur eksempti terbatas untuk token utilitas yang tidak memberikan hak kepemilikan atau dividen.
Proposal ini diharapkan selesai pada kuartal ketiga 2026, setelah periode komentar publik berakhir pada 30 September 2024. Jika disetujui, aturan akan menjadi standar pertama yang mengatur penawaran token sekuritas secara terperinci di Amerika Serikat.
Dampak ke Pasar Kripto Indonesia
Regulasi AS tetap menjadi acuan bagi regulator Indonesia. Bappebti dan OJK kini tengah menyiapkan kerangka kerja yang mengintegrasikan prinsip pengungkapan dan pendaftaran serupa, terutama menjelang perpindahan pengawasan aset kripto ke OJK sesuai UU P2SKK. Investor Indonesia yang mengakses platform asing harus menyesuaikan diri dengan persyaratan baru, sementara bursa lokal seperti Indodax dan Tokocrypto dapat memanfaatkan standar internasional untuk memperkuat kepatuhan.
Outlook Pasar
Pasar menanti keputusan akhir SEC pada akhir 2026; jika disetujui, arus masuk institusional diproyeksikan meningkat 15‑20% dalam 12 bulan pertama. Sementara itu, penundaan legislatif di Kongres dapat menahan momentum kebijakan fiskal terkait pajak kripto. Di Indonesia, implementasi regulasi baru diperkirakan akan dimulai awal 2027, memberikan peluang bagi bursa lokal untuk mengajukan izin token sekuritas pertama di Asia Tenggara.
Sumber: theblock