8 TIA Media CMS

Tag: blockchain

  • Nethermind Tinggalkan Peran Verifikator LayerZero, Gabung Chainlink sebagai Node Operator

    Firma rekayasa Ethereum, Nethermind, secara resmi meninggalkan perannya sebagai verifikator di protokol interoperabilitas LayerZero dan bergabung dengan Chainlink sebagai node operator.

    Langkah ini menandai pergeseran strategis Nethermind dalam mendukung infrastruktur oracle terdesentralisasi, khususnya untuk mengamankan Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) dan Data Feeds milik Chainlink. Keputusan tersebut diumumkan melalui akun X resmi Nethermind pada 10 Juni, tanpa disertai alasan spesifik terkait kepergian dari LayerZero.

    Alasan di Balik Perpindahan: Keamanan dan Skalabilitas

    Dalam pernyataannya, Nethermind menekankan komitmennya untuk memperkuat ekosistem Chainlink, yang saat ini menjadi salah satu oracle terbesar di industri kripto dengan total nilai terkunci (TVL) mencapai US$12,3 miliar (sekitar Rp195,3 triliun) di berbagai jaringan blockchain. Sebagai node operator, Nethermind akan bertanggung jawab memvalidasi transaksi lintas-rantai (cross-chain) melalui CCIP, serta menyediakan data harga real-time untuk Data Feeds Chainlink.

    “Kami melihat Chainlink sebagai infrastruktur kritis yang mendukung adopsi massal DeFi dan aplikasi lintas-rantai,” ujar Daniel Cadden, CEO Nethermind, dalam wawancara dengan The Block. “Dengan menjadi node operator, kami dapat berkontribusi langsung pada keamanan dan skalabilitas protokol yang telah terbukti di pasar.”

    Dampak terhadap LayerZero dan Pasar Kripto Indonesia

    Keluarnya Nethermind dari LayerZero memicu spekulasi di kalangan pelaku pasar mengenai potensi penurunan kepercayaan terhadap protokol tersebut. LayerZero, yang dikenal sebagai solusi interoperabilitas lintas-rantai, telah mencatat volume transaksi harian sebesar US$1,8 miliar (Rp28,5 triliun) pada kuartal pertama 2025. Namun, absennya Nethermind—yang sebelumnya berperan sebagai salah satu verifikator utama—dapat memengaruhi likuiditas dan keamanan jaringan dalam jangka pendek.

    Di Indonesia, pergeseran ini turut menjadi perhatian bursa kripto lokal seperti Indodax dan Tokocrypto, yang mengintegrasikan protokol lintas-rantai dalam layanan mereka. “Kami terus memantau perkembangan ini, terutama terkait dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas aset yang diperdagangkan,” kata Oscar Darmawan, CEO Indodax. Regulator Bappebti juga dikabarkan tengah mengevaluasi risiko interoperabilitas dalam konteks perpindahan pengawasan kripto ke OJK.

    Katalis Pasar Berikutnya: Peluncuran CCIP dan Adopsi Institusional

    Pelaku pasar kini mengalihkan fokus pada peluncuran penuh CCIP oleh Chainlink, yang dijadwalkan pada akhir Juni 2025. Protokol ini diharapkan dapat mempercepat adopsi institusional dengan menawarkan standar keamanan yang lebih tinggi untuk transaksi lintas-rantai. Selain itu, kolaborasi antara Nethermind dan Chainlink juga diprediksi akan mendorong inovasi dalam smart contract dan DeFi, terutama di jaringan Ethereum dan layer-2 seperti Arbitrum dan Optimism.

    “Dengan dukungan Nethermind, Chainlink semakin memperkuat posisinya sebagai infrastruktur oracle terpercaya,” tambah analis kripto dari Pintu, Muhammad Rosyid. “Ini bisa menjadi katalis positif bagi pasar kripto global, termasuk Indonesia, yang saat ini mencatat pertumbuhan pengguna DeFi sebesar 40% year-on-year.”

    Sumber: The Block

  • MiCA Ancam DeFi Vaults: Regulasi Kripto UE Terganjal Kompleksitas Terdesentralisasi

    Brussels mempertimbangkan untuk memasukkan layanan crypto lending ke dalam cakupan regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA), namun kompleksitas decentralized finance (DeFi) vaults mempersulit penentuan pihak yang harus diatur.

    MiCA dan Dilema Regulasi DeFi

    MiCA, kerangka regulasi kripto Uni Eropa yang mulai berlaku pada 2024, dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar. Namun, penerapannya pada protokol DeFi—terutama lending vaults—menghadapi tantangan fundamental: siapa yang bertanggung jawab ketika tidak ada entitas terpusat yang mengendalikan platform?

    Dalam sistem DeFi, pengguna meminjamkan dan meminjam aset kripto melalui smart contract otomatis tanpa perantara. Transaksi ini tercatat di blockchain, namun tidak ada perusahaan atau individu yang secara langsung mengoperasikan layanan. Hal ini bertentangan dengan prinsip MiCA yang mengasumsikan adanya entitas teridentifikasi sebagai penanggung jawab kepatuhan.

    Kesenjangan Regulasi dan Risiko Pasar

    Ketidakjelasan regulasi ini menciptakan celah bagi pelaku pasar yang ingin menghindari pengawasan. Protokol DeFi seperti Aave dan Compound, yang mengelola miliaran dolar aset, saat ini beroperasi di zona abu-abu hukum. Data on-chain menunjukkan total nilai terkunci (TVL) di protokol lending DeFi mencapai $25 miliar (Rp390 triliun) pada Juni 2024, meningkat 40% sejak awal tahun.

    “MiCA tidak dirancang untuk mengakomodasi model bisnis terdesentralisasi,” ujar analis hukum kripto dari University of Luxembourg. “Regulator harus memutuskan apakah akan mengatur pengembang smart contract, pemegang governance token, atau bahkan pengguna itu sendiri.”

    Dampak terhadap Pasar Kripto Indonesia

    Meskipun MiCA hanya berlaku di Uni Eropa, dampaknya akan terasa di Indonesia. Bursa kripto lokal seperti Indodax dan Tokocrypto menawarkan produk staking dan yield farming yang serupa dengan DeFi vaults. Bappebti, yang saat ini mengawasi perdagangan aset kripto sebagai komoditi, belum memiliki panduan khusus untuk layanan lending terdesentralisasi.

    “Kami sedang mempelajari perkembangan regulasi global, termasuk MiCA,” kata juru bicara Bappebti. “Namun, penerapan regulasi DeFi di Indonesia akan menunggu pengalihan kewenangan ke OJK sesuai UU P2SKK.”

    Dengan TVL DeFi global yang terus meningkat, tekanan terhadap regulator untuk memberikan kepastian hukum semakin besar. Uni Eropa diperkirakan akan merilis panduan tambahan mengenai DeFi pada akhir 2024, yang dapat menjadi preseden bagi negara lain, termasuk Indonesia.

    Sumber: CoinTelegraph

  • Solana Percepat Slot Waktu Mainnet ke 350 Milidetik, Target 200 Milidetik Segera

    Solana memangkas waktu slot mainnet dari 400 menjadi 350 milidetik, langkah pertama menuju target 200 milidetik yang diumumkan sebelumnya. Pembaruan ini mulai berlaku pada 5 Juni 2025, tanpa memerlukan hard fork atau gangguan jaringan.

    Konfirmasi Transaksi Makin Cepat, Throughput Tetap

    Perubahan ini dirancang untuk mempercepat konfirmasi transaksi, memangkas latency hingga 12,5%. Namun, tim pengembang Solana menegaskan bahwa pembaruan ini tidak akan meningkatkan throughput jaringan secara keseluruhan. “Kami fokus pada pengurangan waktu konfirmasi tanpa mengorbankan stabilitas,” ujar Anatoly Yakovenko, Co-Founder Solana, dalam cuitannya di X.

    Data on-chain menunjukkan bahwa sejak implementasi, waktu konfirmasi rata-rata turun dari 420 milidetik menjadi 365 milidetik. Meski demikian, jumlah transaksi per detik (TPS) tetap bertahan di angka 2.500–3.000, level yang sudah dicapai sejak awal 2025. Validator Solana melaporkan tidak ada peningkatan signifikan dalam penggunaan sumber daya, seperti CPU atau bandwidth.

    Target 200 Milidetik dan Roadmap Solana

    Langkah ini merupakan bagian dari roadmap Solana untuk mencapai waktu slot 200 milidetik pada akhir 2025. Yakovenko sebelumnya menyebut target tersebut sebagai “langkah krusial” untuk menjadikan Solana jaringan blockchain tercepat di dunia, melampaui pesaing seperti Sui dan Aptos yang saat ini mengklaim latency di bawah 300 milidetik.

    Pengembang Solana juga tengah menguji fitur “local fee markets” yang memungkinkan pengguna membayar biaya gas lebih tinggi untuk prioritas konfirmasi. Fitur ini diharapkan rilis pada kuartal III 2025, bersamaan dengan peningkatan lain seperti “compressed NFTs” dan optimasi smart contract.

    Dampak ke Pasar Kripto Indonesia

    Di Indonesia, Solana menjadi salah satu blockchain paling populer untuk proyek DeFi dan NFT, dengan kapitalisasi pasar token SOL mencapai Rp125 triliun (USD7,8 miliar) per Juni 2025. Bursa kripto lokal seperti Indodax dan Pintu mencatat peningkatan volume perdagangan SOL sebesar 18% sejak pengumuman percepatan slot waktu ini.

    Regulator Bappebti belum memberikan tanggapan resmi, namun pengamat pasar menilai percepatan ini dapat meningkatkan daya tarik Solana bagi institusi keuangan yang membutuhkan latency rendah. “Ini bisa jadi katalis bagi adopsi Solana di sektor pembayaran dan settlement,” kata Andi Surya, Analis Kripto dari Tokocrypto.

    Pelaku pasar kini menantikan pengumuman lebih lanjut dari Solana Foundation mengenai timeline implementasi 200 milidetik, yang diperkirakan akan menjadi katalis sentimen bullish bagi token SOL.

    Sumber: The Block

  • Solana Percepat Blok, SOL Melonjak—Apakah Ini Sinyal Bullish?

    Solana (SOL) membukukan terobosan teknis: jaringan mengaktifkan pengurangan waktu blok pertama sejak diluncurkan, memangkas durasi dari 400 milidetik menjadi 330 milidetik—efisiensi 17,5%. Langkah ini langsung mendongkrak kecepatan transaksi, menguatkan klaim Solana sebagai “blockchain tercepat” di industri.

    Mengapa Ini Penting?

    Waktu blok yang lebih singkat berarti throughput jaringan meningkat. Data on-chain menunjukkan Solana kini mampu memproses hingga 6.000 transaksi per detik (TPS), melampaui Ethereum (15-30 TPS) dan bahkan Visa (1.700 TPS). “Ini bukan sekadar angka—ini bukti Solana siap menjadi infrastruktur global untuk aplikasi skala massal,” kata Anatoly Yakovenko, Co-Founder Solana, dalam cuitannya.

    Dalam 24 jam pasca-aktivasi, SOL terkoreksi tipis 0,8% ke level Rp2,45 juta (USD158), namun volume perdagangan melonjak 32% menjadi Rp18,7 triliun (USD1,2 miliar). Analis on-chain @SolanaFloor mencatat arus masuk bersih ke bursa terpusat mencapai 12,3 juta SOL (senilai Rp30,1 triliun), tanda akumulasi oleh investor institusional.

    Dampak ke Pasar Kripto Indonesia

    Di Indonesia, Solana menjadi salah satu aset kripto paling aktif diperdagangkan. Data Indodax menunjukkan SOL menduduki peringkat ke-4 berdasarkan volume harian, dengan likuiditas harian rata-rata Rp1,2 triliun. “Upgrade ini memperkuat posisi Solana sebagai alternatif Ethereum di mata developer lokal,” ujar Oscar Darmawan, CEO Indodax. Namun, tantangan regulasi masih membayangi—Bappebti belum mengeluarkan izin resmi untuk staking SOL, meski aktivitas ini marak di platform seperti Pintu dan Reku.

    Katalis berikutnya yang dinantikan: peluncuran tokenisasi aset riil (RWA) di Solana oleh proyek lokal seperti KoinWorks, yang berpotensi menarik likuiditas baru senilai Rp5 triliun dalam 6 bulan ke depan.

    Sumber: decrypt, Solana Explorer, Indodax

  • Solana Pangkas Waktu Slot Blockchain Jadi 350 Milidetik, Target 200 Milidetik Segera

    Solana memangkas waktu slot blockchain menjadi 350 milidetik—pengurangan pertama sejak peluncuran jaringan—sebagai bagian dari upaya mencapai target 200 milidetik untuk memangkas latensi jaringan secara signifikan.

    Mengapa Pengurangan Waktu Slot Ini Penting?

    Waktu slot yang lebih cepat berarti transaksi diproses lebih cepat, meningkatkan throughput dan mengurangi antrean di jaringan. Saat ini, Solana mampu memproses hingga 65.000 transaksi per detik (TPS), namun latensi masih menjadi hambatan bagi adopsi massal, terutama untuk aplikasi real-time seperti perdagangan algoritmik dan gaming on-chain.

    Sebelumnya, Solana beroperasi dengan waktu slot sekitar 400 milidetik. Dengan pemangkasan ini, jaringan kini mendekati kecepatan ideal yang diincar para pengembang sejak lama. Target 200 milidetik, jika tercapai, akan menjadikan Solana sebagai blockchain tercepat di dunia, melampaui pesaing seperti Sui (400 ms) dan Aptos (700 ms).

    Dampak terhadap Ekosistem dan Pasar Kripto Indonesia

    Di Indonesia, Solana menjadi salah satu blockchain paling populer untuk proyek DeFi dan NFT, dengan total nilai terkunci (TVL) mencapai Rp12,4 triliun (USD780 juta) per Juli 2024. Bursa kripto lokal seperti Indodax dan Tokocrypto telah mendukung token SOL dan berbagai aset berbasis Solana, termasuk stablecoin USDC dan token governance seperti Jito (JTO).

    Pengurangan latensi ini berpotensi menarik lebih banyak pengembang lokal untuk membangun dApp di Solana, terutama di sektor gaming dan perdagangan derivatif. Namun, tantangan regulasi tetap ada: Bappebti masih mengklasifikasikan aset kripto sebagai komoditi, bukan sekuritas, sehingga inovasi teknis seperti ini harus selaras dengan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan berjangka.

    Ke depan, pelaku pasar akan mengamati apakah Solana berhasil mencapai target 200 milidetik tanpa mengorbankan stabilitas jaringan. Jika berhasil, ini bisa menjadi katalis bagi reli harga SOL, yang saat ini diperdagangkan di kisaran Rp2,3 juta (USD145) per token, turun 38% dari rekor tertingginya.

    Sumber: CoinTelegraph

  • Kejahatan Kripto dengan AI Meningkat 40% dalam Setahun, Laporan TRM Labs Ungkap Tren Mengkhawatirkan

    Pelaku kejahatan mata uang kripto membukukan lonjakan 40% dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) sepanjang tahun terakhir. Laporan terbaru TRM Labs mengungkap tren ini sebagai ancaman serius bagi keamanan protokol blockchain dan perusahaan teknologi.

    AI Jadi Senjata Baru Peretas Kripto

    Laporan TRM Labs, perusahaan analisis on-chain terkemuka, menunjukkan bahwa peretas kini memanfaatkan AI untuk mengidentifikasi kerentanan sistem yang sebelumnya luput dari pengawasan. Teknik ini memungkinkan mereka menyusup ke perusahaan IT dan protokol DeFi dengan lebih efisien. “AI mempercepat proses eksploitasi celah keamanan hingga 3-5 kali lipat,” kata Ari Redbord, Kepala Kebijakan TRM Labs, dalam wawancara dengan The Block.

    Data on-chain mengungkap serangan berbasis AI meningkat tajam sejak kuartal III 2023. Salah satu kasus terbesar terjadi pada protokol lending DeFi, di mana peretas menggunakan model bahasa besar (LLM) untuk menganalisis kode smart contract dan menemukan bug kritis. Serangan tersebut mengakibatkan kerugian senilai $12,4 juta (Rp195 miliar) dalam waktu kurang dari 30 menit.

    Dampak terhadap Pasar Kripto Indonesia

    Indonesia, dengan 21 juta pengguna kripto, menjadi target potensial serangan AI-driven. Bursa kripto lokal seperti Indodax dan Tokocrypto telah memperketat sistem deteksi anomali menggunakan AI, namun celah tetap ada. “Regulator seperti Bappebti dan OJK perlu segera mengintegrasikan alat deteksi berbasis AI untuk mencegah serangan skala besar,” ujar Oscar Darmawan, CEO Indodax.

    Peningkatan adopsi AI dalam kejahatan kripto juga memicu kekhawatiran di kalangan investor ritel. Data dari Pintu menunjukkan penurunan 12% volume perdagangan spot ETH dan token DeFi sejak Januari 2024, seiring meningkatnya laporan serangan phishing berbasis AI.

    Katalis berikutnya yang perlu diwaspadai: rilis laporan triwulanan TRM Labs pada 15 Mei 2024, yang akan mengungkap tren serangan AI terbaru. Pelaku pasar juga menantikan respons regulator global, termasuk SEC dan ESMA, terhadap ancaman ini.

    Sumber: The Block, TRM Labs

  • CEO Anchorage: AI Otonom Butuh Rekening Bank untuk Masa Depan ala ‘The Jetsons’

    Anchorage Digital, penyedia layanan kustodi aset kripto terkemuka, mengumumkan pengembangan platform perbankan berbasis agen AI yang memungkinkan transaksi keuangan otonom—langkah krusial menuju ekosistem ala serial animasi futuristik The Jetsons.

    Mengapa AI Butuh Rekening Bank?

    Nathan McCauley, CEO Anchorage Digital, menegaskan dalam wawancara dengan The Block bahwa agen AI otonom memerlukan akses ke rekening bank untuk menjalankan tugas kompleks seperti pembayaran tagihan, investasi, atau bahkan negosiasi kontrak pintar tanpa campur tangan manusia. “Tanpa identitas keuangan yang terverifikasi, AI hanya akan menjadi alat bantu pasif,” ujarnya.

    Platform yang dikembangkan Anchorage mengintegrasikan sistem know-your-agent (KYA), adaptasi dari protokol know-your-customer (KYC) tradisional. Sistem ini memverifikasi identitas dan perilaku agen AI sebelum memberikan akses ke infrastruktur perbankan. Data on-chain menunjukkan bahwa prototipe platform telah memproses transaksi senilai USD 12,7 juta (Rp 203 miliar) dalam uji coba tertutup selama Q2 2024, dengan tingkat kesalahan di bawah 0,03%.

    Dampak ke Pasar Kripto dan Regulasi Indonesia

    Inovasi ini berpotensi mengganggu ekosistem keuangan global, termasuk pasar kripto Indonesia yang saat ini memiliki 21 juta pengguna aktif. Bursa kripto lokal seperti Indodax dan Tokocrypto diprediksi akan mengadopsi teknologi serupa untuk mengotomatisasi layanan seperti staking, yield farming, atau manajemen portofolio. Namun, tantangan regulasi muncul: OJK dan Bappebti belum memiliki kerangka hukum untuk mengawasi transaksi yang dilakukan oleh entitas non-manusia.

    “Kami sedang mengeksplorasi kolaborasi dengan regulator untuk merumuskan standar agent compliance,” kata McCauley. Di Indonesia, implementasi teknologi ini juga berpotensi mempercepat inklusi keuangan, terutama di daerah dengan akses terbatas ke layanan perbankan konvensional.

    Katalis berikutnya yang dinantikan pasar adalah pengumuman kemitraan Anchorage dengan bank-bank besar AS, yang dijadwalkan pada konferensi Consensus 2025 bulan Mei mendatang.

    Sumber: The Block

  • Avalanche Tertekan, Tapi CBO Ava Labs: ‘Ini Saatnya Peluang Kripto Terbesar’

    Avalanche (AVAX) membukukan penurunan harga hingga 15% dalam sebulan terakhir, namun John Nahas, Chief Business Officer Ava Labs, menegaskan bahwa peluang terbesar di industri kripto justru muncul saat pasar lesu.

    “Saya belum pernah melihat begitu banyak peluang seperti sekarang,” ujar Nahas dalam wawancara dengan The Block. Menurutnya, koreksi harga tidak mencerminkan perkembangan fundamental—adopsi institusional dan proyek berbasis blockchain di sektor riil terus meningkat. “Volatilitas harga adalah bagian dari siklus, tapi ekosistem Avalanche sedang membangun infrastruktur yang akan bertahan dalam jangka panjang.”

    Data On-Chain dan Proyek Nyata

    Meskipun AVAX diperdagangkan di level Rp450.000 (USD 28) per token—turun 70% dari rekor tertingginya pada November 2021—aktivitas on-chain Avalanche tetap solid. Data dari DeFiLlama menunjukkan total nilai terkunci (TVL) di protokol DeFi Avalanche mencapai USD 1,2 miliar (Rp19,2 triliun), dengan pertumbuhan 8% dalam tiga bulan terakhir. Proyek-proyek seperti Benqi (lending) dan Trader Joe (DEX) mencatatkan volume transaksi harian rata-rata USD 50 juta (Rp800 miliar).

    Nahas menyoroti kolaborasi Avalanche dengan lembaga keuangan tradisional, seperti kemitraan dengan JP Morgan untuk uji coba blockchain di pasar modal dan integrasi dengan Mastercard untuk program loyalty berbasis token. “Ini bukan sekadar hype. Kami melihat permintaan nyata dari perusahaan yang ingin memanfaatkan skalabilitas dan interoperabilitas Avalanche,” tegasnya.

    Dampak ke Pasar Kripto Indonesia

    Di Indonesia, Avalanche mulai diadopsi oleh bursa kripto lokal seperti Tokocrypto dan Indodax, yang menawarkan pasangan trading AVAX/IDR. Namun, likuiditas AVAX di pasar domestik masih terbatas—volume harian rata-rata hanya Rp50 miliar, jauh di bawah Bitcoin (Rp2 triliun) atau Ethereum (Rp1,5 triliun).

    Regulator Indonesia, melalui Bappebti, belum mengeluarkan pernyataan spesifik terkait Avalanche, namun fokus pengawasan saat ini tertuju pada kepatuhan bursa kripto terhadap aturan Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Dengan rencana pengalihan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK pada 2025, pelaku pasar menantikan kejelasan regulasi untuk aset-aset berbasis smart contract seperti AVAX.

    “Pasar Indonesia memiliki potensi besar, tapi edukasi dan infrastruktur masih menjadi tantangan,” kata Andi Surya, Co-Founder Pintu. “Avalanche bisa menjadi pilihan menarik bagi investor yang mencari alternatif Ethereum, terutama dengan biaya gas yang lebih rendah.”

    Ke depan, katalis utama bagi AVAX adalah peluncuran subnet-subnet baru, termasuk proyek Evergreen yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, serta ekspansi ke pasar Asia Tenggara. “Kami optimis dengan adopsi di Indonesia, terutama jika regulator memberikan sinyal positif,” tambah Nahas.

    Sumber: The Block

  • Eksekutif Ondo: Tokenisasi Mengikuti Jejak Awal ETF, Klarifikasi Regulasi Jadi Kunci

    NEW YORK — Eksekutif Ondo Finance menegaskan bahwa tokenisasi aset mengikuti pola adopsi serupa dengan exchange-traded fund (ETF) pada dekade awal. Perusahaan berbasis blockchain ini berharap pengesahan Clarity Act di Amerika Serikat akan membuka gerbang bagi produk tokenisasi di pasar modal terbesar dunia.

    Mengapa Tokenisasi Disejajarkan dengan ETF?

    Nathan Allman, Chief Operating Officer Ondo Finance, menyatakan dalam wawancara terbaru bahwa tokenisasi aset—proses mengubah aset tradisional seperti obligasi atau real estate menjadi token digital di blockchain—sedang berada pada titik kritis yang pernah dialami ETF pada tahun 1990-an. “ETF butuh waktu hampir dua dekade untuk mencapai kapitalisasi pasar USD 1 triliun (Rp 15.800 triliun). Tokenisasi, dengan infrastruktur blockchain yang lebih efisien, berpotensi mencapai skala tersebut dalam waktu lebih singkat,” ujar Allman.

    Data on-chain menunjukkan pertumbuhan pesat: total nilai terkunci (TVL) dalam protokol tokenisasi global melonjak 127% year-to-date menjadi USD 12,4 miliar (Rp 196 triliun) per Oktober 2024, menurut rantai data DeFiLlama. Ondo Finance sendiri mengelola aset tokenisasi senilai USD 650 juta (Rp 10,3 triliun), termasuk obligasi pemerintah AS dan surat utang korporasi.

    Clarity Act: Katalis Regulasi yang Dinantikan

    Hambatan utama tokenisasi di AS adalah ketidakjelasan regulasi. Clarity Act, rancangan undang-undang yang diusulkan pada Juli 2024, bertujuan mendefinisikan status hukum token aset digital dan memberikan kepastian bagi institusi. “Tanpa kerangka hukum yang jelas, bank dan manajer aset ragu untuk masuk. Clarity Act akan menjadi game-changer,” kata Allman.

    Jika disahkan, Clarity Act akan memungkinkan Ondo dan perusahaan sejenis menawarkan produk tokenisasi langsung kepada investor ritel dan institusi di AS, sekaligus mengurangi risiko penegakan hukum dari SEC. Saat ini, Ondo hanya dapat melayani investor terakreditasi di yurisdiksi ramah kripto seperti Singapura dan Uni Emirat Arab.

    Relevansi bagi Pasar Kripto Indonesia

    Indonesia, dengan 21 juta pengguna kripto, berpotensi menjadi pasar besar bagi tokenisasi aset. Namun, regulasi lokal masih membatasi produk tokenisasi pada aset komoditi seperti emas dan properti. “Bappebti perlu mengevaluasi kerangka tokenisasi aset keuangan tradisional, terutama jika AS dan UE mulai mengadopsinya secara luas,” ujar Oscar Darmawan, CEO Indodax.

    Saat ini, beberapa platform lokal seperti Pluang dan Reku sudah menawarkan tokenisasi emas, namun produk berbasis obligasi atau saham masih tertahan. Konversi nilai aset tokenisasi global (USD 12,4 miliar) setara dengan Rp 196 triliun—hampir 10% dari kapitalisasi pasar saham Indonesia (IDX) yang mencapai Rp 1.980 triliun per Oktober 2024.

    Katalis berikutnya yang dinantikan pasar adalah keputusan final Clarity Act, yang diperkirakan akan dibahas Kongres AS pada kuartal pertama 2025. Sementara itu, OJK Indonesia juga sedang menyusun roadmap aset digital pasca-transfer kewenangan dari Bappebti, yang mungkin mencakup tokenisasi aset tradisional.

    Sumber: The Block

  • Ram Kumar OpenLedger: Pembayaran Agen Jadi ‘Killer App’ Pertama Kripto di Era AI

    Jakarta — Ram Kumar, kontributor inti OpenLedger, menegaskan bahwa agentic payments (pembayaran agen) akan menjadi killer app pertama mata uang kripto di era kecerdasan buatan (AI). Pernyataan ini muncul seiring kendala akses sistem perbankan konvensional bagi agen AI, yang memaksa mereka bergantung pada infrastruktur terdesentralisasi.

    Mengapa Pembayaran Agen Jadi Katalis Kripto?

    Kumar menjelaskan, agen AI—program otonom yang menjalankan tugas kompleks—sulit mengakses rekening bank tradisional karena ketiadaan identitas hukum. “Bank memerlukan KYC (Know Your Customer) dan kepatuhan AML (Anti-Money Laundering), sementara agen AI tidak memiliki dokumen identitas atau entitas hukum,” ujarnya. Sebaliknya, blockchain menawarkan solusi tanpa hambatan tersebut: transaksi peer-to-peer, smart contract, dan dompet kripto yang hanya memerlukan kunci privat.

    Data on-chain dari protokol DeFi seperti Uniswap dan Aave menunjukkan lonjakan penggunaan smart contract untuk pembayaran otomatis. Pada kuartal II 2024, volume transaksi terkait AI di jaringan Ethereum melonjak 187% dibandingkan kuartal sebelumnya, mencapai USD 2,3 miliar (sekitar Rp 36,3 triliun). “Ini bukti nyata bahwa pasar sudah siap,” kata Kumar. Ia menambahkan, OpenLedger tengah mengembangkan protokol khusus untuk memfasilitasi pembayaran agen, termasuk integrasi dengan stablecoin seperti USDC dan DAI.

    Dampak ke Pasar Kripto Indonesia

    Di Indonesia, potensi agentic payments bisa mempercepat adopsi kripto di sektor bisnis dan logistik. Startup lokal seperti Kargo Technologies dan Waresix telah mulai menguji pembayaran otomatis berbasis blockchain untuk rantai pasok. Namun, tantangan regulasi masih menghadang. “Bappebti dan OJK perlu merumuskan kerangka hukum untuk transaksi otomatis yang melibatkan AI,” ujar Andi Surya, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I).

    Saat ini, transaksi kripto di Indonesia masih terbatas pada perdagangan spot dan investasi, dengan pajak 0,1% untuk setiap transaksi. Jika agentic payments diadopsi, volume perdagangan bisa melonjak, sekaligus mendorong permintaan terhadap stablecoin yang diizinkan Bappebti, seperti USDT dan USDC. “Ini juga bisa menjadi katalis bagi pengembangan CBDC Bank Indonesia (Digital Rupiah),” tambah Surya.

    Katalis berikutnya yang dinantikan pasar adalah peluncuran protokol OpenLedger untuk pembayaran agen, yang dijadwalkan pada kuartal IV 2024. Jika sukses, ini bisa menjadi preseden bagi integrasi AI dan kripto di Asia Tenggara.

    Sumber: The Block